permendagri no 13 tahun 2006. go. permendagri no 13 tahun 2006

13 Th. Peraturan Menteri dalam Negeri PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2011 dan tidak dapat diganggu gugat. Text. 77 Tahun 2020 Penganti Permendagri No. TENTANG. 16 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Ev. Sedangkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat (1), memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, beserta perubahannya (Permenkes Nomor 64 Tahun 2016, Permenkes Nomor 4 Tahun 2017. Berlaku. Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006. Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 Angka 15. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. KODE URAIAN 11 1 11 Pemberdayaan Perempuan 11 1 12 Keluarga Sejahtera 11 1 13 Sosial Keterangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Bentuk Singkat Permendagri Tahun 2006 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 15 Mei 2006 Tanggal Pengundangan Tanggal Berlaku 15 Mei 2006 Sumber kemendagri. 1. 3/2006 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 6. Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 5. Permendagri 45/2016 ttg Penetapan &. 2005 No. Jurnal Perikanan dan Kelautan. bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses. 5K views • 19 slides13: Permen ESDM Nomor 0038 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292. go. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Pemendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. Bimtek Permendagri No. 25 Tahun 2009; UU No. 26, kemendagri. id : 73 hlm. 21 Tahun 2011. Halim (2012) juga mengatakan APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukan adanya sumber penerimaan yang Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari (1). 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 1 Tahun 2014; Permendagri No. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian dan pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja. 3 Tahun 1998, Pasal 5 15 Permendagri No. 13, BN Tahun 2019 ; No 363; Peraturan. Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Perangkat Daerahyang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran. PERUBAHAN PERMENDAGRI 44 TTG PENGELOLAAN DANA KEGIATAN. c. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuang an Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam . Nov. 15 tahun 2018, Perbup Pasaman No. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini. Permen No. Peraturan BKN Show sub menu. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat. : 13. (1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemda, dan tidak perlu. 05 th 2006 Emisi Kendaraan lama Permen LHK Nomor 56 Tahun 2019 KLHK 22 Desember 2021 Bimtek BSILHK-KLHK 17 *Catatan: BM=Baku Mutu, NAB=Nilai Ambang BatasPermendagri no 13_thn_2006_. 2 Tahun 2014; UU No. 13 Tahun 2006, Raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. View Details Permendagri No 13 Tahun 2006 Bagi Anda yang mau mendapat file salinan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Lampiran-nya dalam bentuk format PDF, Excel (xls), dan Doc (Word). 2. 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah PERMENDAGRI No. 42 Th. Undang-Undang No. 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 Prasetya, Teguh Iman 2008” Teori Fenomenologi Karya Suwardi. 13 Tahun 2006, Raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun. 465, kemendagri. METADATA PERATURAN. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi danHalaman ini telah diakses 3451 kali. Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan, sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya. 71 Tahun 2010; PP No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 16 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Ev. Download PDF PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI,. 13. 0. 29 Tahun 1959; UU No. 22 Tahun 2006; Perda Kota Bandar Lampung No. V : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor : 13 Tahun 2006 Tanggal : 15 Mei 2006 KODE DAN DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN. (selanjutnya disingkat Permendagri No. Permendagri 13 2006 Lampiran-d - Free download as PDF File (. Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 19. Permen No. This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik. Lampiran AXXT Format penetapan rancangen peraturan kepala —daerah tentang perjabaran APBD _ 22, Lampiran AXKTT Tawal penyusunan APEDfaie LAMPIRAN A. Permenkeu 2021. 75, BN. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2006 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD): Adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. UU No. id : 24 HLM Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah PP No. Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. Form and Application. Mencabut :. 8 Tahun 2016. Permendagri 2006. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003. Download Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 melalui link di bawah ini: Terima kasih sudah berkunjung. Kementerian Pertanian. Mengingat : 1. Lampiran A. anggaran yang telah ditetapkan adalah PA/KPA. 4. Belum Tersedia. Belanja Langsung Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 excel. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006. 15 Tahun 2006 Tentang. 4, No. pu. : 13/PRT/M/2006 Organisasi dan Tata Kerja Balai Wilayah Sungai PerMen No. id : 3 hlm. 13 Tahun 2021 Pengelolaan Aset Desa Diinput 11 jam yang lalu STANDAR LAYANAN. 3. Permen No. 3. Sikka No. Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) No Prioritas Prov/Kab/Kota Belanja Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah (Rp) Langsung Belanja Tidak Langsung 1 2 . surabaya. Belanja Pegawai 4 PERMENDAGRI No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor DEPARTEMEN DAIAM NEGERI REPUBLIKINDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERT NOMOR 13 TAHUN2006 TENTANG PEDOMANPENGELOLAAN KEUANGANDAERAH DENGANRAHMATTU}IAN YANG MAHA ESA, MENTERIDALAMNEGERT, Menimbang: bahwa untuk melakanakanPasal155 PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuanganDaerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. TBN = Tambahan Berita Negara. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NO. 0. Permen No. 1 Tahun 2007 Menetapkan Kelas Air; Permen LH No. 4578 LL SETNEG : 69 HLM. dari 242. 15 Permendagri No. Permendagri 2005. 30 Tahun 1979; Permendagri No. PERMENDAGRI No. Permendagri 21 th. STATUS PERATURAN. Palangka Raya – Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember. Tugas dan tanggung jawab PPTK diatur dalam PP 58 Tahun 2005 dan diatur lebih tegas dalam Permendagri No. 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 22. 1 Tahun 2014; Perda Kab. Posted: 19 Agustus 2011 in Unduh Pdf. Nomor 13 Tahun 2006 Tahun 2006 Tentang Permendagri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Ditetapkan Tanggal 15 Mei 2006 Diundangkan Tanggal Berlaku Tanggal 15 Mei 2006 Sumber kemendagri. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah cq. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. TRANSCRIPT. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN. Buku Administrasi Umum. 97 KB) Terima kasih sudah berkunjung. Batas desa penting untuk penetapan dan penegasan area desa yang resmi serta usaha untuk mencegah terjadinya konflik batas. 58 Tahun 2005; PP No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD Menurut ketentuan dari Pasal 104 Permendagri No. Permendagri No. 27 Tahun 2006 tentang penetapan dan penegasan batas desa, Pasal 3 menyatakan bahwa proses penetapan Nomor : 13 Tahun 2006 Tanggal : 15 Mei 2006 . 5 KB-1_3. 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 23 tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilDalam dokumen Tahun 2006 Permendagri No 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Halaman 31-37) Bagian Pertama. Penetapan Dan Penegasan Batas Desa. DAFTAR ISI Proses Halaman A. 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Globalintermedia - 3 Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. 2006. NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. : Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. PERMENDAGRI No. Permendagri No. Permendagri No. Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2006. Permendagri No. 23 Tahun 2004; UU No. Lampiran permendagri nomor 13 tahun 2006 a Operator Komputer 5. U Badan: Nomor: 13: Tahun Penetapan: 2006: Tempat Penetapan:PERMENDAGRI No. Dengan berlakunya Permendagri tersebut maka permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya,. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri. 137, BN. 13 Tahun 2006 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah - Lampiran | PDF 1 01 xx 23 Program dst. 13 Tahun 2006 pada pasal 12 ayat 5 dan 6, yaitu mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksaaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksaan kegiatan. 13_th_2012. kecamatan rancasari. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD. TENTANG. Dicabut Peraturan Kepala ANRI No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 79 Tahun 2005; PP No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. . I 1 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERT NOMOR 2 13 TAHUN 2006 15 Mei 2006 KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI KODE. Belum Tersedia. Volume 11 Nomor 2 : 191 - 197. NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KER]A PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. >15 tahun Pendidikan Terakhir : SMA S1 S2 S3 Perangkat Daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan. KELURAHAN SANANWETAN MASUK. BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau | BPK RI Perwakilan Provinsi. Medan Merdeka Utara No. id : 73 hlm. go. Permendagri No. UU No. Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. Badan / Pengarang. Keputusan Menterl Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1996 tentang Standarisasi Ruangan Kantor, Alat Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Bermotor Dinas di Jajaran Departemen Dalam Negeri. 13 tahun 2006, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember.